ASN dan THL Pemerintah Kota Pekanbaru Diancam Pecat Jika Tolak Vaksinasi.

PEKANBARU-, Penolakan sebagian masyarakat pada vaksinasi akan mengalami jalan buntu, soalnya pemerintah kota Pekanbaru, bakal menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga harian lepas (THL) yang menolak diberikan vaksin akan diberikan ancaman mulai dari pemotongan tunjangan hingga pemecatan.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) nomor 800/BKPSDM-PKAP/762/2021 tertanggal 24 Mei 2021, dimana, Jamil menyebut SE ini berpedoman kepada instruksi Wali Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 di Kota Pekanbaru.

Baca juga: Putra Kelahiran Riau Terpilih Pimpin Kapolresta Pekanbaru

"Mengenai Pembentukan Tim Percepatan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease 2019 di Kota Pekanbaru, sudah disebutkan di dalam SE ini yang mana berdasarkan Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 480 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease 2019 di Kota Pekanbaru, " ungkap, Jamil.

Dengan adanya SE ini, Jamil memerintahkan ASN dan THL yang belum menerima vaksin Covid-19 segera mendaftar. Tujuannya mempercepat vaksinasi massal di Pekanbaru yang tengah gencar dilakukan pemerintah.

Baca juga: Akses Jalan Masuk Ke Pekanbaru Ditutup

"Melaporkan dengan format yang telah ditentukan Wali Kota melalui badan kepegawaian daerah dan sumber daya manusia, " kata Jamil.

Adapun adanya sanksi bagi ASN dan THL yang menolak, Jamil menyebut Pemerintah Kota Pekanbaru berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu pemotongan tunjangan kinerja bagi ASN.

Baca juga: KPK Beri Penghargaan ke Gubernur Syamsuar karena Rajin Laporkan Harta Kekayaan: Dua Periode Jadi Bupati Siak, Ternyata Segini Hartanya

Selanjutnya juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah, khususnya dalam perjanjian kerja serta bagi THL.

"Ini bagi THL akan dilakukan pemutusan kontrak kerja, " terang Jamil.

Baca juga: Pemerintah Daerah Siak Lakukan Ritual Guna Usir Covid-19

Jamil, menambahkan, bahwa data ASN dan THL yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19 akan dikumpulkan. Sehingga nantinya tidak ada alasan tidak ikut, kecuali ada rekomendasi dari dokter karena penyakit.

"Kalau ada penyakit lain dibuktikan, inikan program nasional, harus didukung, " tegas Jamil.

Baca juga: Pemerintah Riau Batasi Jumlah Kunjungan Di Sejumlah Pusat Keramaian

SE ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru HM Jamil.

Jamil menyebut SE ini berpedoman kepada instruksi Wali Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 di Kota Pekanbaru.

"SE ini juga berdasarkan Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 480 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease 2019 di Kota Pekanbaru, " kata Jamil di Pekanbaru.

"Melaporkan dengan format yang telah ditentukan Wali Kota melalui badan kepegawaian daerah dan sumber daya manusia, " kata Jamil.

Baca juga: Dilarang Ngopi di Warung , Walikota Himbau Warga Jauhi Tempat Kuliner

Terkait adanya sanksi bagi ASN dan THL yang menolak, Jamil menyebut Pemerintah Kota Pekanbaru berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu pemotongan tunjangan kinerja bagi ASN.

Selanjutnya juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah, khususnya dalam perjanjian kerja serta bagi THL.

"Ini bagi THL akan dilakukan pemutusan kontrak kerja, " terang Jamil.

Jamil, melanjutkan, jika data ASN dan THL yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19 akan dikumpulkan. Sehingga nantinya tidak ada alasan tidak ikut, kecuali ada rekomendasi dari dokter karena penyakit.

"Kalau ada penyakit lain dibuktikan, inikan program nasional, harus didukung, " tutup, Jamil. (Mulyadi).

Baca juga: Akibat Terlambat Hadir, Kadiskes Riau Kena Radang Wakil DPRD Provinsi